Tugas Softskill 1 (Perekonomian Indonesia)

TUGAS PERTAMA

1.      Jelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sbb :

a.       Perkembangan dana pembangunan Indonesia

PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

            Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

v  Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

v   Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran                        pembangunan

            APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

            Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagia sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya.

   Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya

b.      Proses Penyusunan Anggaran

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN

            Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama datu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran.

ü  Aspek Anggaran Sektor Publik :

• Perecanaan
• Pengendalian
• Akuntabilitas.

ü  Tujuan Anggaran Sektor Publik:

o   Anggaran sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi.

o   Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang.

o   Anggaran diperlukan sebagai alat untuk menunjukkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat

ü  Fungsi anggaran sektor publik

• Alat perencanaan
• Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai :

a.    Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan

b.   Merencanakan berbagai program

c.    Mengalokasikan dana pada berbagai program

d.   Menentukan indikator kinerja

o                  Alat pengendalian

o                  Alat kebijakan fiskal

o                  Alat politik

o                  Alat koordinasi dan komunikasi

o                  Alat memotivasi

o                  Alat penilaian kinerja

o                  Alat menciptakan ruang publik

ü  Jenis Anggaran Sektor Publik:

• Anggaran operasional: anggaran untuk memenuhi bebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan
• Anggaran modal: menunjukkan rencana jangka panjang

ü  Prinsip Anggaran :

• Komprehensif
• Otorisasi Oleh Legislatif
• Keutuhan Anggaran
• Diketahui Publik
• Nondiscretionary Appropriation
• Periodik
• Akurat
• Jelas

ü  Tahapan Penyusunan :

• Tahap Persiapan Anggaran
• Tahapan Ratifikasi
• Tahapan Implementasi
• Tahapan Pelaporan Dan Evaluasi

• 2.      Berikan contoh dalam bentuk table (Koran, Internet dll)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui struktur dasar APBN terbagi menjadi lima bagian yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Negara Sumber pendapatan negara pada umumnya berasal dari: a. Penerimaan dalam negeri, yang meliputi: (1) Penerimaan Pajak, yang terdiri atas: · pajak penghasilan · pajak pertambahan nilai · cukai · pajak lainnya · pajak perdagangan internasional (2) Penerimaan bukan pajak yang terdiri atas: · Penerimaan minyak bumi dan gas alam · Penerimaan SDA non migas b. Penerimaan pembangunan, terdiri atas dua yaitu: (1) Bantuan program; biasanya bantuan luar negeri yang langsung berupa uang dolar atau rupiah atau berupa barang. (2) Bantuan proyek; bantuan yang berupa satu unit proyek seperti pembangunan Dam Jati Gede Sumedang, bantuan tersebut dapat berupa pinjaman dengan syarat ringan seperti bantuan negara CGI (Consultative Group on Indonesia). 2. Belanja Negara Pengeluaran atau belanja dapat dibedakan menjadi: a. Pengeluaran rutin Pengeluaran rutin adalah pengeluaran pemerintah yang sifatnya rutin (kontinu) yang ada setiap tahun, yang terdiri atas: (1) Belanja pegawai berupa gaji pegawai dan pensiun, tunjangan beras dan lauk-pauk, belanja pegawai dalam dan luar negeri; (2) Belanja barang dalam negeri dan luar negeri; (3) Subsidi yang meliputi subsidi BBM dan subsidi non BBM seperti Subsidi daerah otonom. (4) Pengeluaran rutin lainnya seperti cicilan utang dan pembayaran bunga. b. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang tidak rutin setiap tahun, pengeluaran ini sifatnya temporer, pengeluaran pembangunan terdiri atas: (1) Pembiayaan rupiah, yaitu pengeluaran pemerintah berupa barang atau uang secara langsung. (2) Bantuan proyek yaitu pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek.

3. Keseimbangan Primer 4. Surplus/ Devisit Negara 5. Pembiayaan

TUGAS KEDUA

1.      Sebutkan perkiraan Penerimaan Negara dan Perkiraan Pengeluaran

PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Secara garis besar sumber penerimaan negara berasal dari :

1)      Penerimaan Dalam Negeri
Pertama, penerimaan dalam negeri, untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde Baru masih cukup menggantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Perbandingan Sumber Penerimaan Dalam Negeri PELITA I – III
(dalam prosentase). Periode Penerimaan Dari Sektor Migas Penerimaan Dari Sektor Non Migas Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan Total
PELITA I
1969/70 – 1973/74 35,7% 59,3% 5,0% 100 %
PELITA II
1974/75 – 1978/79 55,1 40,7 4,2 100
PELITA III
1979/80 – 1983/84 67,2 29,6 3,2 100

            Namun dengan mulai tidak menentukannya harga minyak dunia maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sekto migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

·         Deregulasi Bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih memberi hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukkan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatkan tabugan masyarakat.

·         Deregulasi Bidang Perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.

·         Kebijaksanaan – kebijaksanaan selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

2)      Penerimaan Pembangunan
        Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersbut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan perioritas sektor – sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

2.      Bagaimana Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA

Secara garis besar, ppengeluaran negara dikelompokan menjadi 2 yakni :

·         Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin negara, adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :
      a. Pengeluaran untuk belanja pegawai
      b. Pengeluaran untuk belanja barang
      c. Pengeluaran subsidi daerah otonom
      d. Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang
      e. Pengeluaran lainnya

·                  Pengeluaran pembangunan
Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :
a.  Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen / lembaga negara,             diantaranya untuk membiayai proyek – proyek pembangunan sektoral yang        menjadi tanggung jawab masing – masing departemen / negara bersangkutan.
 b. Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II)
 c. Pengeluaran pembangunan lainnya.

DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :

            1. Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas
                        Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
                        • Produksi minyak rata-rata perhari
                        • Harga rata-rata ekspor minyak mentah

            2. Penerimaan Dalam Negeri Diluar Migas
                        Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
                        • Pajak penghasilan
                        • Pajak pertambahan nilai
                        • Bea masuk
                        • Cukai
                        • Pajak ekspor
                        • Pajak bumi dan banguan
                        • Bea materai
                        • Pajak lainnya
                        • Penerimaan bukan pajak
                        Penerimaan dari hasil penjualan BBM

3. Penerimaan Pembangunan

          • Terdiri dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek.

 3.   Berikan Contoh Dengan Suatu Kasus

KASUS APBN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bambang Soesatyo, Presidium Nasional KAHMI, Anggota Kelompok Cipayung menegaskanAPBN tahun-tahun terakhir ini jelas-jelas tidak pro rakyat. Muncul kesan, Prioritas peruntukan APBN lebih untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan pejabat negara serta PNS, ketimbang upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Hal itu menurut Politisi Parlemen ini dapat dilihat dalam beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi  disorientasi dalam proses dan realisasi  pembangunan nasional. Disorientasi arah pembangunan itu ditandai dengan rendahnya efektivitas pengelolaan anggaran pembangunan. 

Menurut anggota Komisi III DPR ini, APBN sekarang ini terjangkiti dua penyakit akut, yakni  penyerapan yang sangat lamban dan masalah ketidakjelasan prioritas peruntukan. "Penyerapan anggaran yang lamban sudah berlangsung bertahun-tahun. Sudah berulangkali pula pemerintah didesak untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Namun, hingga tahun anggaran 2012 lalu, tidak ada perbaikan yang signifikan," jelasnya saat diwawancarai Tribunnews.com, Jakarta, Senin (15/4/2013).

Belum lagi, kata dia, persoalan itu dituntaskan, perumusan dan pengelolaan  APBN memunculkan masalah baru. Yakni ketidakjelasan prioritas peruntukan.  Kata dia pula, APBN tahun-tahun terakhir sangat boros untuk belanja rutin pemerintah pusat, termasuk gaji PNS pusat dan daerah. Belanja rutin itu bisa mencapai 60 persen dari total APBN. Tahun 2012 misalnya, belanja rutin pemerintah pusat di atas Rp 700 trilliun.

"Dengan posturnya yang demikian, APBN jelas-jelas tidak pro rakyat. Muncul kesan, Prioritas peruntukan APBN lebih untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan pejabat negara serta PNS, ketimbang upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat. Contoh kasusnya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi," ujar Politisi Partai Golkar ini.

Lanjut dia, BBM bersubsidi sudah berkembang menjadi kebutuhan rutin rakyat. Dalam mengelola anggaran BBM bersubsidi, pemerintah melakukan begitu banyak kesalahan dan kesalahan itu selalu berulang setiap tahunnya. Akibatnya, 30 persen BBM bersubsidi tidak tepat sasaran karena dicuri. Ketika volume subsidi menimbulkan masalah bagi APBN, pemerintah menyalahkan rakyat karena serapan BBM bersubsidi sering melampaui kuota tahun anggaran.

Lebih lanjut menurutnya, kalau sekarang volume belanja rutin dalam APBN terus menggelembung, maka beranikah pemerintah menyalahkan dirinya sendiri? 
Kalau belanja rutin yang besar itu berbuah pada birokrasi negara yang produktif, barangkali tidak ada masalah. Namun, nyatanya, remunerasi gaji PNS sekalipun tak bisa menghentikan gelombang korupsi.

"Saya berharap, gugatan Kelompok Cipayung bisa mendorong pemerintah dan DPR untuk menyehatkan postur APBN. Sejatinya, APBN fokus pada pembangunan manusia Indonesia," harapnya.

SUMBER :

http://rakilmu.blogspot.com/2010/04/perkembangan-dana-pembangunan-di.html

http://widodoakirazu.blogspot.com/2012/04/perkembangan-dana-pembangunan-indonesia.html

http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn/

http://www.tribunnews.com/2013/04/15/bambang-apbn-jelas-jelas-tak-pro-rakyat

Tugas 2 : HUBUGAN EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

HUBUGAN EKONOMI KREATIF DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

PENDAHULUAN

            Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi

ISI

            

Alvin Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang.Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian.Kedua, gelombang ekonomi industri.Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi.Kemudian diprediksikan gelombang keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan gagasan kreatif.

           

            Menurut ahli ekonomi Paul Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi.Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan dengan penemuan jutaan ide-ide kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh.Ide adalah instruksi yang membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai.Romer juga berpendapat bahwa suatu negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi.

            Howkins (2001) dalam bukunya The Creative Economy menemukan kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari pertama kali pada tahun 1996 ekspor karya hak cipta Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Menurut Howkins ekonomi baru telah muncul seputar industri kreatif yang dikendalikan oleh hukum kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan desain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Dos Santos, 2007)

            Konsep Ekonomi Kreatif ini semakin mendapat perhatian utama di banyak negara karena ternyata dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian. Di Indonesia, gaung Ekonomi Kreatif mulai terdengar saat pemerintah mencari cara untuk meningkatkan daya saing produk nasional dalam menghadapi pasar global. Pemerintah melalui Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Departemen Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta didukung oleh KADIN kemudian membentuk tim Indonesia Design Power 2006 2010 yang bertujuan untuk menempatkan produk Indonesia menjadi produk yang dapat diterima di pasar internasional namun tetap memiliki karakter nasional. Setelah menyadari akan besarnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap negara maka pemerintah selanjutnya melakukan studi yang lebih intensif dan meluncurkan cetak biru pengembangan ekonomi kreatif

Dalam upaya merangsang pertumbuhan dan mempromosikan Industri Kreatif, pemerintah mengadakan program-program berskala besar, seperti :

1.      Peluncuran Studi Pemetaan Kontribusi Industri Kreatif Indonesia pada ajang TradeExpo Indonesia

2.      Pencanangan Tahun Industri Kreatif 2009

3.      Pekan Produk Kreatif 2009

4.      Pameran Ekonomi Kreatif

            Keseriusan  Pemerintah  Indonesia  dalam mengembangkan  ekonomi kreatif ditandai dengan keluarnya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berisi instruksi Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota yang intinya agar mendukung kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, utamanya dalam pengembangan kegiatan ekonomi yang mendasarkan pada kreatifitas, ketrampilan daya kreasi dan daya cipta dengan menyusun  serta  melaksanakan rencana aksi mendukung suksesnya pengembangan ekonomi kreatif tersebut. Disamping itu, berdasarkan Perpres N0.92/2011 pada tanggal 21 Desember 2011,  telah dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  dengan visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

            Presiden RI  di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Inggris 31 Oktober 2012,  juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris,  dan salah satu hasilnya adalah ditandatanganinya nota kesepahaman  antar kedua negara, mengenai kerjasama ekonomi kreatif, yang akan difokuskan pada kerjasama pelaku kreatif antar kedua negara  dan pengembangan sumber daya manusia,  melalui pertukaran  informasi dan pengetahuan, peningkatan kapasitas (capacity building), pelatihan, penelitian dan showcase, implementasi nota kesepahaman akan dijalankan oleh (Kemenparektaf) dan The British Council.

            Terakhir,  dalam acara Hipmi Economic Outlook 12/12/2012 di Denpasar Bali,  kembali Presiden RI  mengingatkan betapa  pentingnya pengembangan ekonomi kreatif, sebagai sektor ekonomi baru yang tumbuh signifikan mengingat  potensi dan kelebihan yang kita miliki lebih unggul dibandingkan dengan negara lain.

Pemilihan strategi kebijakan mengembangkan ekonomi kreatif di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global, ini bukan tanpa alasan,    kontribusi sektor ekonomi kreatif terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada 2010 mencapai Rp 472,8 triliun dan mampu menyerap 11,49 tenaga kerja dan pada 2011 naik menjadi Rp 526 triliun dengan serapan 11,51 juta tenaga kerja.Tahun ini angka itu ditargetkan terdongkrak menjadi Rp573,4 triliun dengan serapan 11,57 juta tenaga kerja.

            Pengembangan ekonomi kreatif  akan sangat berperan dalam mengembangkan job creation, mengingat besarnya potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia, dengan lebih dari 300 suku bangsa. Dari sisi demografi penduduk usia muda yang mencapai 43% menjadi modal plus yang kita miliki, karena kreatifitas sangat dekat dengan kaum muda. Pengembangan ekonomi kreatif juga akan  berdampak langsung  bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah,  mengingat sektor ekonomi kreatif,  sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM  dan  sangat potensial  menjadi kekuatan dashyat untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju, oleh karena itu menjadi jelaslah bahwa  ekonomi kreatif  perlu dijadikan sebagai salah satu sektor yang harus didorong perkembangannya.

            Dampak Globalisasi ekonomi positif dan dampak globalisasi negatif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia usaha. Ketika kita berfikir menjadi pengusaha dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang kita miliki sebenarnya saat itu kita masuk kedalam sebuah sistem ekonomi dan yang paling populer adalah sistem ekonomi kapitalis yang menjadi bagian integral dari proses globalisasi. Ada banyak pengertian globalisasi yang secera umum mempunyai kemiripan salah satu pengertian globalisasi adalah proses yang melintasi batas negara di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain .

            Sebagaimana sebuah sistem globalisasi ekonomi mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif, terlepas dari pendapat pro globalisasi ekonomi dan kontra globalisasi ekonomi kita akan mencoba menelaah secara sederhana dampak postif globalisasi ekonomi dan dampak negatif globalisasi ekonomi.

            Dampak positif globalisasi ekonomi ditilik dari aspek kreatifitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor maka diharapkan tumbuhnya kreatifitas dan peningkatan kualitas produksi yang disebabkan dorongan untuk tetap eksis ditengah persaingan global, secara natural ini akan terjadi manakala kesadaran akan keharusan berinivasi muncul dan pada giliranya akan menghasilkan produk2 dalam negeri yang handal dan berkualitas.

            Disisi lain kondisi dimana kapababilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk begi perekonomian negeri ini, hal ini akan mendatangkan berbaga dampak negatif globalisasi ekonomi seperti membajirnya produk2 negeri asing seperti produk cina yang akhirnya mamatikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah sedangkan pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing, dan sudah barang tentu lowongan pekerjaan yang saat ini sudah sangat sempit akan semakin habis karena gelombang pekerja asing.

            Dampak positif globalisasi ekonomi dari sisi  semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia, alih tehnologi juga bisa terbuka sangat lebar, namun kondisi ini juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat karena kita cenderung hanya dijadikan objek pasar, studi kasus seperti produksi motor yang di kuasai Jepang, Indonesia hanya pasar dan keuntungan penjualan dari negeri kita akan dibawa ke Jepang memperkaya bangsa Jepang. Dampak positif globalisasi ekonomi dari aspek  meningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia.

            Globalisasi dan liberalisme pasar dikampayekan oleh para pengusungnya sebagai cara untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi, namun bagi para penentangnya globalisasi hanya kedok para kapitalis yang akan semakin melebarnya ketimpangan distribusi pendapatan antar negara  kaya dengan negara berkembang dan miskin. Penguasaan kapital yang lebih besar dengan menciptakan pasar global terutama di dunia ketiga yang diyakini tidak akan mampu memenuhi standar tinggi produk global akan membuka peluang terjadinya penumpukan kekayaan dan monopoli usaha dan kekuasaan politik pada segelintir orang. So pilihan akan keblai kekita mana yang kita pilih Dampak Globalisasi ekonomi positif atau dampak globalisasi negatif.

PENUTUP

            Besarnya potensi pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia,  dengan karunia Tuhan akan kekayaan  dan keragaman budaya, keindahan geografis wilayah serta  sumber daya manusia kaum muda yang indentik dengan  dunia kreatif, perlu ditransformasikan menjadikan kekuatan  ekonomi baru,   bagi peningkatan  daya saing dan nilai tambah ekonomi sehingga  dapat berkonstribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita didirikannya suatu negara.

SUMBER

http://arifh.blogdetik.com/ekonomi-kreatif/

http://www.setkab.go.id/artikel-6693-.html

http://www.anneahira.com/kondisi-perekonomian-indonesia-saat-ini.htm

http://dwi-ardianto.blogspot.com/2011/02/perekonomian-indonesia-saat-ini.html

http://www.peluangusahabisnisonline.com/2011/03/dampak-globalisasi-ekonomi-positif-dan.html